Kritik Keras Presiden Rusia terhadap Kebijakan AS di Timteng

Presiden Rusia mengkritik keras
kebijakan Amerika Serikat di Timur
Tengah selama belasan tahun terakhir. Kritik Keras Presiden Rusia terhadap Kebijakan AS di Timt Vladimir Putin mengatakan, selama 15 tahun Washington telah menerapkan kebijakan-kebijakan permusuhan di Timur Tengah. Ia menilai langkah-langkah yang diadopsi oleh AS di kawasan sebagai kebijakan yang tidak
efisien dan tidak profesional. Putin
menambahkan, Washington berusaha memecahkan masalah tetapi pada kenyataannya justru memperparah persoalan itu Presiden Rusia juga menyinggung
sejumlah kegagalan AS dalam
kebijakannya.
Putin mengatakan, saat ini banyak masalah yang timbul di Afghanistan, Irak dan Libya, di mana Irak sedang menghadapi keruntuhan sementara Libya tengah terpecah belah. Menurut Putin, hampir semua negara Afrika juga menghadapi berbagai persoalan rumit. Ia menganggap AS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas munculnya krisis di negara-negara itu.
Tampaknya kritikan pedas Presiden Rusia terhadap kebijakan AS di Timur Tengah berakar dari beberapa hal. Pertama, hubungan antara Rusia dan AS saat ini telah sampai pada situasi terburuk sejak berakhirnya perang dingin disebabkan perselisihan antarkedua negara mengenai krisis diUkraina.
Putin secara resmi menyatakan bahwa babak terbaru sanksi AS terhadap Rusia dengan dalih krisis Ukraina akan menghentikan kemajuan hubungan bilateral kedua negara dan mempengaruhi lembaga-lembaga komersial dan bisnis kedua belah pihak. Presiden Rusia menegaskan, sanksi akan berdampak sebaliknya dan menyeret hubungan Moksow-Washington mengarah kepada jalan buntu serta mengakibatkan kerugian serius.
Memburuknya hubungan antara Rusia dan AS telah memicu Moskow untuk memprotes kebijakan Washington di berbagai hal. Misalnya, di bidang kerjasama umum dengan AS terkait isu-isu internasional seperti perundingan nuklir antara enam kekuatan utama dunia dan Iran, Rusia telah menunjukkan sikap kurang sejalan dengan Barat terutama dengan kebijakan AS.
Namun perlu diingat bahwa kecaman presiden Rusia terhadap kebijakan AS di Timur Tengah tidak terbatas pada bulan-bulan terakhir saja. Sebenarnya, sejak lama Putin telah memperingatkan Barat terutama AS atas kebijakan keliru mereka di tingkat regional khususnya di Suriah.
Sejak awal, presiden Rusia telah
mengecam keras kebijakan Pakta
Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang menyerang Libya. Putin menyebut serangan udara NATO di Libya sebagai Perang Salib baru yang dilancarkan Barat terhadap umat Islam. Terkait Irak, Putin juga berulang kali telah memperingatkan AS yang mengadopsi kebijakan keliru di negara Arab itu.
Menurut presiden Rusia, situasi di Irak saat ini adalah dampak dari kebijakan salah dan tidak efisien yang diadopsi oleh AS. Sementara kebijakan keliru lainnya juga telah memperkeruh situasi di Suriah. Sejak meletusnya krisis internal di Suriah, AS dan Barat serta sekutu mereka di kawasan telah memusatkan dukungan mereka kepada oposisi pemerintah Damaskus.
Meski AS mengklaim bahwa dukungan dan bantuannya hanya diberikan kepada oposisi moderat di Suriah, namun kenyataannya, bantuan senjata dan peralatan militer AS itu telah sampai ke tangan kelompok-kelompok
teroris Takfiri di Suriah, bahkan
kelompok teroris Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam (DIIS) di Irak sekarang ini juga menggunakan persenjataan tersebut untuk menciptakan ketidakamanan dan kekerasan di negara Arab itu.
Sekarang ini, Washington dengan
berbagai dalih juga mengklaim ingin membantu pemerintah Baghdad dengan mengirim pasukan khusus dan memberikan sejumlah peralatan militer seperti pesawat tanpa awak kepada
Irak.
Pada dasarnya, kritikan presiden Rusia lebih banyak mengarah kepada kebijakan standar ganda AS, di mana Washington mengadopsi sikap ganda
dalam menghadapi kebangkitan rakyat di dunia Arab.
AS telah memberikan berbagai bantuan kepada kelompok kelompok teroris Takfiri yang datang dari luar Suriah untuk menggulingkan pemerintah sah
Presiden Bashar al-Assad. Bahkan
baru-baru ini, Presiden AS Barack
Obama mengajukan permintaan kepada Kongres untuk mengalokasikan anggaran sebesar 500 juta dolar guna membantu kelompok-kelompok bersenjata di Suriah.
Di sisi lain, sikap dan kebijakan
standar ganda AS juga tampak jelas dalam kebisuan Washington atas kekerasan rezim Al Khalifa terhadap kebangkitan rakyat di Bahrain. Sikap pasif tersebut telah menjadi lampu hijau bagi rezim Manama untuk menumpas oposisi dengan kekerasan.
(IRIB Indonesia/RA)